ARAH baru pembangunan nasional berisi strategi memadukan pertumbuhan dan pemerataan yang diwujudkan dalam bentuk: (1) upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat, (2) pemantapan ekonomi dan desentralisasi, dan (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Gunawan Sumodiningrat, 1999).

Berkaitan dengan pelaksanaan arah baru pembangunan itu, tugas pemerintah adalah mempertajam arah pembangunan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan birokrasi. Penguatan kelembagaan ini dilakukan melalui pembangunan yang partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (good governance).

Pendekatan pembangunan partisipatif memberi arti bahwa pembangunan adalah suatu proses yang harus dilaksanakan bersama-sama  antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat sebagai sasaran dan subjek pembangunan harus berperan aktif dalam pembangunan, menikmati hasil pembangunan dan melestarikan proses pembangunan secara berkesinambungan. Peran pemerintah adalah memperlancar dan mengendalikan pembangunan.

Program padat karya perkotaan (PKP) merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional dengan pendekatan pembangunan partisipatif. Pada kesempatan ini, masyarakat diberi kesem-patan seluas-luasnya untuk berpartisipasi mulai perencanaan, pelaksanaan hingga operasi dan pemeliharaan. Jadi, program ini merupakan wahana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemba-ngunan.

Pada tahap perencanaan dan penyusunan program, melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dimotivasi untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri dan mengajukan usulan program. Dengan demikian masyarakat ditempatkan sebagai partisipan dalam penyusunan progrm PKP.

Untuk tahap pelaksanaan, masyarakat pada setiap kelurahan dimotivasi dan difasilitasi untuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang akan ikut melaksanakan pengawasan pekerjaan mewakili anggota masyarakat lainnya. Pokmas yang anggotanya 3-5 orang merupakan gabungan tokoh-tokoh masyara-kat setempat (tokoh pemuda, tokoh agama, aktivis perempuan, profesional, LSM dan sebagainya) sehingga merupakan represen-tasi masyarakat di lingkungannya maka anggota pokmas harus menjadi orang-orang kepercayaan masyarakat yang mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepen-tingan masyarakat dalam pelaksanaan PKP; bukan sebaliknya, yaitu menyuarakan kepentingan pribadi dan keolompoknya dengan mengatasnamakan masyarakat.

Bagi msyarakat miskin/hampir miskin, pengangguran atau korban PHK akibat krisis ekonomi dapat pula menerima manfaat saat proyek berlangsung, dalam arti terbukanya kesempatan kerja bagi mereka sejauh mememnuhi kriteria PKP. Agar masyarakat yang memanfaatkan kerja ini bisa produktif, pokmas juga dapat diharapkan untuk memotivasi anggota-anggota masyarakat yang menjadi pekerja dan memberi teguran dan peringatan apabila diperlukan.

Peran aktif pokmas pada setiap kelurahan akan lebioh menjamin pencapai-an kualitas hasil proyek   sesuai yang disyaratkan dalam perencanaan. Pada akhirnya yang merasakan manfaat hasil dari capaian kualitas proyek ini adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, indikator keberhasilan pokmas adalah apabila masyarakat yang diwakilinya dapat menerima manfaat yang sebesar-besarnya dari proyek ini. Baik sebagai tenaga kerja (bagi yang memuhi syarat) maujpun sbagai penggunan prasarana dan saran a yang telah dibangun melalui program PKP.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, yaitu sesudah selesainya proyek, masyarakat tetap diharapkan untuk berpartisipasi dalam hal pengorasian dan pemanfaatan serta pemeliharaanya. Seperti yang kita saksikan saat ini bahwa betapa sukarnya kebiasaan ini ditegakan. Oleh karena itu, anggota-anggota pokmas diharapkan berperan sebagai kader-kader pembangunan di lingkungannya yang mempelopori dan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat agar keberlanjutan pembangunan dapat dipertahankan. Artinya, suasana perekonomian perkotaan dapat terpelihara.

Pokmas yang anggota-anggotanya adalah masyarakat harus mampu mengem-bangkan cara-cara yang dapat lebih menjamin efektivitas partisipasi atau kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh.

Bila pendekatan ini berhasil maka PKP dapat dikembangkan menjadi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan program PKP selanjunya  tidak lagi hanya ditekankan pada pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam program ini hanya semakin diperluas dan tidak hanya terbatas pada perumusan kebutuhan prasarana dan sarana dasar, penyusunan program dan pemilihan lokasi, penyiapan lokasi, pengawasan pembangunan, evaluasi dan pemantauan, serta pemeliharaan.

Pengembangan partipasi masyarakat ini tentunya harus dilakukan secara bertahap sampai akhirnya konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat  (CBD) dapat diterapkan secara utuh. Hal ini bergantung pada tingkat kesiapan masyarakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sebagai persiapan ke arah itu, strategi program pengembangan PKP dapat distrukturkan melalui beberapa tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sasaran utamanya adalah penyiapan masyarakat ke arah yang lebih mandiri terutama dalam kaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan program di lingkungannya. Perbedaan utama di setiap tahapan adalah tingkat keterlibatan dan peren serta masyarakat dalam pelaksanaan program.

Dalam jangka pendek masyarakat lebih diarahkan dan diposisikan sebagai partisipan. Artinya, peran masyarakt dalam penyusunan dan pelaksanaan program masih terbatas pada partisipasi untuk menyampaikan aspirasi secara jujur dan tulus. Pada tahap ini, peran luar seperti pemerintah, LSM, konsultan masih dominan. Pemerintah dibantu oleh konsultan berperan menggali potensi yang ada di masyarakat dan menangkap kebutuhan mendasar masyarakat serta merumuskan program sesuai kebutuhan itu. Pada saat yang sama, LSM mempersiapkan masyarakat agar dapat menidentifikasi kebutuhan dan merumuskan program sendiri.

Dalam jangka menengah, masyarakat diharapkan sudah lebih aktif berperan sebagai pelaksana pembangunan (aktor pembangunan). Pada tahap ini, peran pemerintah, konsultan, dan LSM sudah mulai berkurang. LSM terbatas hanya sebagai pendamping dan pengarah, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Perumusan program dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat dan setelah proyek selesai, masyarakat telah mampu melakukan pemeliharaan secara terarah dan terncana.

Selanjutnya, dalam jangka panjang, masyarakat sudah mampu mengelola proyek dengan organisasi yang lebih terstruktur, yaitu dengan cara sebagai berikut: (1) masyarakat sebagai pengelola proyek melakukan penyusunan program, melakukan kontrak dengan pihak lain, membuat laporan pelaksanaan proyek dan sebagainya, (2) masyarakat menjadi pelaksanan proyek, (3) organisasi masyarakat mengawasai pengelola dan pelaksanan proyek. Kondisi yang demikian menunjukan bahwa masyarakat telah mencapai tingkat kemandirian dan kemajuan yang diharapkan, yaitu sesuai dengan visi pembangunan nasional pada akhir PJP II kita berusaha mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan (JURI TERADIL).

Penulis adalah pemerhati pembangunan perkotaan

(Harian Fajar, Selasa 17 Oktober 2000)